Peran Penting Peraturan Hukum Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia

Peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia harus mampu menjaga dan mengelola sumber daya lautnya dengan baik. Hal ini tentu memerlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur eksploitasi sumber daya laut yang berkelanjutan.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut yang ada harus diperkuat dan ditegakkan agar pengelolaan sumber daya laut Indonesia dapat berjalan dengan lancar. “Tanpa adanya peraturan yang kuat, akan sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut kita,” ujar Prof. Hikmahanto.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan Indonesia, serta perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, peraturan hukum laut lain yang tidak kalah pentingnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan ini diatur mengenai zonasi wilayah pesisir, pembangunan berkelanjutan di sekitar pantai, serta kewajiban bagi setiap pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan laut.

Menurut Dr. Rina Mariyana, seorang ahli kelautan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, peran peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia sangat krusial. “Dengan adanya peraturan yang jelas dan ditegakkan, kita bisa mencegah kerusakan lingkungan laut akibat eksploitasi yang berlebihan,” ujar Dr. Rina.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia tidak dapat diabaikan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders terkait untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi kesejahteraan generasi mendatang. Semoga peraturan hukum laut yang ada dapat terus diperkuat dan ditegakkan untuk keberlangsungan sumber daya laut Indonesia yang lestari.