Bakamla Bitung

Loading

Tata Cara Pengawasan Lintas Batas Laut di Indonesia

Tata Cara Pengawasan Lintas Batas Laut di Indonesia


Tata Cara Pengawasan Lintas Batas Laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak perairan yang perlu diawasi dengan ketat agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut Direktur Pengawasan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Susanto, tata cara pengawasan lintas batas laut di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka bekerja sama untuk melakukan patroli rutin di perairan Indonesia guna mencegah berbagai kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang.

Salah satu cara yang dilakukan dalam pengawasan lintas batas laut adalah dengan menggunakan kapal patroli yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Hal ini penting untuk memantau setiap aktivitas yang terjadi di perairan Indonesia dan segera bertindak jika terjadi pelanggaran.

Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, pengawasan lintas batas laut di Indonesia juga melibatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di perairan perbatasan dan mencegah terjadinya tindakan ilegal lintas batas.

Dalam upaya menjaga kedaulatan negara, tata cara pengawasan lintas batas laut di Indonesia juga perlu didukung oleh masyarakat. Menurut Kepala Kepolisian Perairan dan Udara Nasional, Irjen Pol. Setyo Boedi Moedijanto, peran masyarakat dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan di perairan sangat penting dalam mendukung upaya pengawasan lintas batas laut.

Dengan adanya tata cara pengawasan lintas batas laut yang baik, diharapkan Indonesia dapat tetap menjaga kedaulatannya sebagai negara maritim yang besar dan kuat. Semua pihak perlu bekerja sama dan mendukung upaya pengawasan lintas batas laut demi keamanan dan kedaulatan negara.